Penyebab Tersandung Masalah Hukum Dibidang Profesi Kesehatan

- Selasa, 21 Maret 2023 | 10:34 WIB
Albar Sentosa Subari Penulis adalah Ketua Pembina Adat Sumatera Selatan
Albar Sentosa Subari Penulis adalah Ketua Pembina Adat Sumatera Selatan

Oleh: Albar Sentosa Subari *)

PORTALMUSIRAWAS.COM - Pagi ini kita membaca di media massa bahwa pasien Desfa Anjani  usia 7,2 tahun telah dipanggil oleh Allah SWT, yang sempat dirawat tujuh hari di RSMH Palembang.

Yang sebelumnya merupakan pasien usus buntu di RS. Bari.

Terlepas dari semua itu, Penulis mencoba menelusuri penyebab Tersandung masalah hukum bagi dunia yang berprofesi di bidang kesehatan yaitu, Dokter, Perawat dan Rumah Sakit serta unsur unsur yang terkait dengan nya.

Baca Juga: Pencak Silat Dan Kesehatan

Bila melihat terjadinya kasus kasus atau masalah hukum pada bidang kesehatan selalu didahului dengan penilaian yang dirasakan pasien.

Pasien menilai tindakan yang dilakukan tenaga kesehatan menyebabkan gangguan salah satu dari fungsi organ atau bagian tertentu sehingga pasien tidak nyaman mungkin saja sampai membawa kematian.

Komplain adalah hak pasien yang harus dihormati. Adapun penyebab terjadinya masalah hukum yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja oleh petugas kesehatan adalah Malpraktek dan kelalaian.

Baca Juga: Antusias Menyambut Ramadhan

Pertama, Malpraktek adalah kelalaian dalam melaksanakan pelayanan profesional atau kegiatan yang dilakukan oleh orang yang bukan profesional di bidangnya. Untuk dapat dikatakan sebagai tindakan malpraktek, maka harus dapat memenuhi unsur malpraktek, yaitu.

Melakukan tindakan yang bukan lingkup tugas dan tanggung jawabnya.

Melawan tugas yang seharusnya dilakukan.

Baca Juga: Alis Mata dan Kecantikan Wanita  

Mengakibatkan kerusakan atau cidera pada pasien yang dapat dibuktikan.

Nyata nyata apa dilakukan menjadi penyebab cidera atau cacat atau kematian.

Kedua, Kelalaian adalah kegagalan untuk melakukan perjalanan pada level yang ditetapkan oleh peraturan untuk melindungi orang lain dari bahaya atau cidera.

Baca Juga: Air dan Hidup

Kelalaian sebenarnya melakukan kesalahan-kesalahan di atas kemampuan untuk mengontrol nya.

Bahasa mudah sama dengan kena kecelakaan.

Penyebab keduanya bisa menyebabkan pasien menuntut nya melalui proses pengadilan.

Namun orang awam biasanya semua menyebutkan Malpraktek.

Baca Juga: Delik Adat Dalam KUHPIDANA Nasional

Mereka tidak paham dengan kata kata lalai.

Padahal penyebab dari malpraktek dapat terjadi karena unsur kesengajaan atau memang kelalaian.

Untuk bisa membuktikan, maka perlu dilihat dari tolok ukur pembuktian, yaitu
Baca Juga: Mahfud MD Cerita Bebaskan 126 Kapal Batu Bara Bersama Menteri ESDM dari Mafia

Pertama, Mendalami peraturan perundang-undangan

Kedua, Standard keperawatan yang dilanggar, yaitu

Standard praktek klinik yang ditetapkan profesi atau rumah sakit.
Baca Juga: Saksikan Sidang Isbat Penetapan 1 Ramadan 1444 H di Link ini

Standard asuhan keperawatan yang dilaksanakan.

Standard kerja yang tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Ketiga, Kode etik profesi, bagian mana yang dilanggar dengan bukti di lapangan.
Baca Juga: Hengky Kurniawan Buka Kesempatan Kolaborasi Pemkab Bandung Barat dengan Jaringan Pemred Promedia

Keempat, Ada saksi saat kejadian, baik dari tenaga kesehatan lain atau keluarga pasien.

Kelima, Apakah memang ada rekomendasi dari Majelis Etik dan Hukum hasil dari melihat dan mengidentifikasi kejadian dan fakta nya, yaitu mengetahui kronologis dan meminta kesaksian dari saksi saksi dari tenaga kesehatan saat kejadian.

Majelis Etik dan Hukum akan menyidangkan untuk membuat rekomendasi apakah kejadian ini termasuk malpraktek atau tidak.
Baca Juga: Berikut Jadwal Imsakiyah Ramadan 1444 H untuk Kabupaten Muratara

Rekomendasi akan diberikan kepada pihak penyelidik dan termasuk pengadilan serta ombudsman dan lain sebagainya dari pihak pihak yang berkompeten dalam masalah ini.

Simpulan bahwa ada tidaknya malpraktek adalah hasil putusan Majelis Etik dan Hukum Profesi.

Yang hasilnya untuk penyelidik.
Baca Juga: Berikut Jadwal Imsakiyah Ramadan 1444 H untuk Kabupaten Muratara

Jadi penegak hukum harus menunggu hasil nya, baru dapat menentukan langkah selanjutnya.***

*) Penulis adalah Ketua Pembina Adat Sumatera Selatan

Editor: Supriadi PMR

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Sejarah Singkat Perumusan Pancasila

Kamis, 1 Juni 2023 | 08:30 WIB

Keadilan Restoratif Dambaan Setiap Tenaga Kerja

Selasa, 30 Mei 2023 | 09:03 WIB

Sejarah Singkat Perumusan Pancasila

Senin, 29 Mei 2023 | 16:48 WIB

Kejawen Dari Sisi Yang Berbeda

Senin, 22 Mei 2023 | 12:08 WIB

Menyibak Hikmah Dibalik Ibadah Qurban

Jumat, 19 Mei 2023 | 11:44 WIB

Komunitas Arab di Indonesia

Rabu, 17 Mei 2023 | 11:36 WIB

Pengabdian Kaum Alawiyyin di Indonesia

Sabtu, 13 Mei 2023 | 10:56 WIB

Puncak Kemuliaan Manusia

Kamis, 11 Mei 2023 | 11:10 WIB

Cinta Tanpa Syarat

Selasa, 9 Mei 2023 | 09:35 WIB

Hari Jadi Provinsi Sumatera Selatan

Jumat, 5 Mei 2023 | 10:01 WIB

Teori Aquarium Hubungan Adat dan Agama

Rabu, 3 Mei 2023 | 13:11 WIB

Berlama lama Dalam Satu Majelis

Rabu, 3 Mei 2023 | 11:46 WIB

Mudik Dalam Konteks Budaya dan Agama

Kamis, 20 April 2023 | 09:35 WIB

Belajar dari Laba Laba

Senin, 17 April 2023 | 10:44 WIB
X